teknoboga-sistem satu data

Sistem Satu Data Membantu Pemerataan Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah

Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah

Di tengah pandemi saat ini, pemerintah terus berusaha untuk mendorong pergerakan perekonomian masyarakat melalui beberapa program. Program pemerintah tersebut salah satunya lewat program bantuan sosial atau lebih dikenal dengan bansos. Ada beberapa bentuk bansos yang ada di Indonesia, yakni Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga harapan (PKH), dan Program Bansos Tunai (BST).

Banyaknya bantuan sosial pemerintah tersebut ternyata tidak cukup membantu bagi sebagian masyarakat. Hal ini terjadi karena pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial padahal secara ekonomi mereka layak untuk mendapatkannya. Temuan di lapangan, banyak masyarakat yang terbilang mampu malah mendapatkan bantuan sosial.

Di media sosial baru-baru ini ditemukan sebuah video yang menampilkan seorang wanita yang menggunakan perhiasan yang cukup banyak dan mencolok mengantri di balai desa untuk mendapatkan bantuan sosial. Ketika diselidiki lebih lanjut, wanita tersebut memang benar adanya terdaftar sebagai salah satu warga yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah berupa Program Bansos Tunai (BST). Padahal wanita tersebut dapat dikategorikan sebagai orang kaya. Kita pasti miris dengan ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial tersebut. Hal ini dikarenakan masih banyak warga miskin yang tidak terjamah untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Hal-hal semacam ini sangat umum terjadi di masyarakat kita. Masyarakat tingkat bawah sering menyalahkan pemerintahan desa yang mendata. Sedangkan pemerintah desa memberikan alasan bahwa data penerima bantuan sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menurut alur, pemerintahan yang bawah akan menyetorkan big data masyarakat layak penerima bantuan ke pemerintahan yang ada di atasnya. Alur tersebut berulang sampai data sampai ke pemerintahan pusat. Sampai pada akhirnya pemerintah pusat mengeluarkan daftar masyakarat yang layak menerima bantuan sosial.

Satu Data Indonesia

Perbedaan data masyarakat yang layak menerima bantuan sosial menyebabkan tidak meratanya penyaluran bantuan pemerintah. Perbedaan data statistik masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan sosial antara satu instansi dengan instansi lain yang berwenang untuk mendata ada beberapa hal. Pertama,  perbedaan pengertian serta konsep tanpa adanya metadata. Kedua, tidak mempunyai kode referensi yang sama. Ketiga, adanya perbedaan data luas wilayah yang sama antara satu instansi dengan instansi yang lain.

Untuk mendapatkan data yang sama dari pemerintahan paling bawah sampai ke pemerintahan pusat atau dari satu intansi dengan instansi yang lain yakni sistem Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah yang dirancang untuk menghasilkan data yang akurat, berkualitas tinggi, dapat dipertanggungjawabankan, serta mudah untuk diakses dan digunakan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Solusi Satu Data Indonesia diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pemerataan bantuan sosial di masyarakat.  Satu Data Indonesia diharapkan pula dapat menyediakan data masyarakat miskin atau layak menerima bantuan sosial yang akurat. Selain itu, big data indonesia tersebut dapat secara mudah diakses dan digunakan oleh instansi terkait dengan penyaluran bantuan sosial.

Dengan Solusi Satu Data Indonesia ini, Kementerian Sosial sebagai instansi utama penyalur dana bantuan sosial dapat dengan mudah mendapatkan data yang akurat. Dengan data yang akurat tersebut diharapkan bantuan sosial dapat tepat sasaran.

Pemerintah berharap dengan pemerataan bantuan sosial ini, tidak akan ditemukan lagi orang kaya mendapatkan bantuan sosial untuk warga miskin serta perekonomian masyarakat terdampak pandemi mulai bergerak kembali. Selain itu, pemerintah berharap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi.